Komitmennya terlihat nyata dalam kebijakan yang diterapkan. Kontrak kinerja dengan semua kepala desa dan membagi habis semua desa serta kelurahan menjadi desa binaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kebijakan daerah dalam penanggulangan gizi buruk di wilayahnya. Hasil kegiatan dievaluasi langsung setiap triwulan bersama dengan semua unsur baik masyarakat maupun SKPD.
Ia juga melibatkan semua sektor terkait untuk mengatasi masalah Kesehatan Ibu Anak dan Gizi dengan membentuk Forum Kabupaten Sehat melalui kegiatan Gerak Sehat Berbasis Dasawisma.
Bukan itu saja. Agar petani dapat meningkatkan hasil pangannya, juga dilakukan upaya melalui kegiatan agribisnis yaitu Agropotombulu yang memberi bantuan kredit ringan kepada para petani di tiap kecamatan.
Government Mobile
Gebrakan lain adalah “Government Mobile” ke seluruh kecamatan untuk mengungkap masalah-masalah yang ada di lapangan termasuk penjaringan kasus gizi buruk. Ia turun langsung bersama semua SKPD dan Tim Penggerak PKK mengungkap dan membahas penyelesaian masalah yang ada di masing-masing desa binaan. Dengan cara ini diharapkan semua kasus gizi buruk dapat ditemukan dan diupayakan untuk mengirimkan ke Pos Pemulihan Gizi di Puskesmas Mongolato yang sudah berdiri sejak bulan September 2007 dan telah merawat 125 balita gizi buruk. Selain itu juga bagi setiap masyarakat yang berhasil melaporkan 1 (satu) kasus gizi buruk diberikan reward berupa uang Rp. 50.000,-
Ia juga peduli pada kualitas sumber daya manusia di lapangan, yang diwujudkan dalam perekrutan 123 orang lulusan SLTA yang dialtih sebagai pendamping Tenaga Gizi di Puskesmas. Dalam paparannya, Bupati juga menyatakan telah memberlakukan pelayanan gratis bagi pengunjung Puskesmas dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No 3 tanggal 1 Januari 2007.
Selain membenahi sumberdaya manusia, di bidang prasarana fisik, Kabupaten Gorontalo telah mempunyai 9 Puskesmas yang ditingkatkan fungsinya menjadi Medical Centre.
Komitmennya yang kuat juga dibuktikan dengan terus mendorong peningkatan anggaran dari tahun ke tahun, untuk menanggulangi masalah gizi yang ada di daerahnya. Lihat saja alokasi anggaran untuk penjaringan kasus gizi buruk melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) sebesar Rp. 19 juta pada tahun 2007 dan Rp. 40 juta tahun 2008. Demikian juga untuk TFC tahun 2007 sebesar Rp. 100 juta dan tahun 2008 dialokasikan Rp. 309 juta.
Masih banyak rencana orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo ini. Ia menyebutkan masih akan dikembangkan suautu upaya pencegahan lahirnya bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Survei Anemia Gizi ibu hamil, pengembangan Pos Pemulihan Gizi Buruk bagi ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK), pengembangan Community Theraupetic Feeding Care di seluruh wilayah Puskesmas dan juga pengembangan Fortifikasi Makanan terutama bagi balita dari keluarga miskin.
0 komentar:
Posting Komentar