Papua Barat: Angka Gizi Buruk Mencemaskan

Angka kasus gizi buruk anak-anak bawah lima tahun (balita) di Kota Sorong masih cukup mengkhawatirkan.  Pada 2009 lalu, angka gizi buruk mencapai 6,2 persen atau sebanyak 226 kasus. Sedangkan untuk tahun 2010 ini, pada triwulan pertama sudah mencapai 52 kasus. Data tersebut dirilis Koordinator TMC D.F. Wonatorey,S.Si, M.Kes kepada wartawan di sela-sela kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan kemarin (26/7).
"Angka gizi buruk di Kota Sorong cukup tinggi. Pada akhir triwulan tahun 2010 ini saja sudah mendekati angka yang sama pada tahun 2009 lalu," ungkapnya. Mengenai penyebab tingginya angka gizi buruk ini, menurut Wonatorey, akibat infeksi saluran pernafasan (ISPA), lingkungan yang kurang sehat sehingga berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh Balita.
"Kondisi ini mengakibatkan  perkembangan tubuh dan atau pertumbuhan tubuh si Balita juga ikut terlambat," terangnya. Agar angka gizi buruk tak terus meningkat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sorong memberikan pelayanan paket TMC atau pelayanan keliling di tiap-tiap Puskesmas atau Posyandu.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Samsudin Gamtohe yang ditemui di ruang kerjanya kemarin (26/7) mengatakan, dalam kegiatan mobile clinik untuk tahun 2010, pihaknya telah melibatkan kader Posyandu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat pemerintah di tingkat RT/RW, kelurahan dan distrik untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat.
Dijelaskan Samsuddin, untuk tahun 2010 TMC yang akan dilakukan lebih banyak fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan aparat di tiap kelurahan yang bersangkutan. TMC mulai dilaksanakan pada 29 Juli  2010. Bentuk Pemberdayaan bidang kesehatan ini lebih banyak melatih masyarakat di lingkungannya untuk memecahkan masalah kesehatan dan bagaimana mencari solusinya. “Termasuk didalamnya pada tahun 2010 ini diharapkan ada kelurahan siaga yang bertugas sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”tandasnya. Sebagai bagian dari program Diskes, kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan kemarin dibuka oleh Sekda Kota Sorong

Reade more >>

Anak Papua Harus Diberi Asupan Gizi Cukup

Anak-anak usia di bawah lima tahun di Papua harus diberi asupan gizi makanan yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas. "Orangtua bukan hanya wajib melindungi anak, melainkan juga harus memiliki pemahaman tentang gizi dan kesehatan anak, sehingga tahu yang dibutuhkan anak dalam perkembangannya," kata dokter spesialis anak, Ernalita Kartika di Jayapura, Sabtu (21/11) seperti dikutip ANTARA.

Ernalita menjelaskan, gizi yang seimbang akan menunjang kecerdasan dan kekuatan fisik anak sehingga meningkatkan kemampuan belajar dan prestasi mereka. Namun, menurut Ernalita, yang menjadi permasalahan sekarang adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengonsumsi asupan gizi tersebut masih relatif tinggi sehingga belum semua lapisan masyarakat mampu memenuhinya. "Harus kita akui biaya untuk beli susu dan makanan tambahan masih relatif tinggi," kata Ernalita.

Sementara untuk anak baru lahir hingga usia menyusui, lanjut Ernalita, wajib diberikan air susu ibu (ASI) agar benar-benar meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang alami. "ASI sangat bermanfaat bagi anak, sehingga wajib bagi ibu menyusui untuk memberikannya," ujarnya. Ia mengemukakan, dewasa ini masih banyak ibu menyusui yang cenderung menggunakan susu dan makanan kemasan. "Tak semua susu dan makanan anak yang dijual aman untuk diberikan pada anak," katanya.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas, Ernalita berharap peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan sosialisasi tentang kesehatan ibu dan anak, terutama bagi para ibu yang berada di kampung-kampung.

Reade more >>

Gizi Buruk dan Kelangsungan Anak Papua

Masalah gizi buruk telah mengancam kelangsungan hidup anak-anak di Papua sebagai akibat kurangnya asupan makanan bergizi. Hal itu disampaikan Kepala Subdin Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, Marthen Sagrim,SKM,M.Kes di Jayapura, Sabtu. “Gizi buruk yang dialami anak-anak Papua sangat rentan terjangkit berbagai macam penyakit seperti tuberkulosis (TBC), malaria dan infeksi saluran pernapasan atas atau ispa,” katanya.

Marthen menilai, ketersediaan pangan di Papua dari segi jumlah sudah mencukupi. Tetapi, dari segi jenis dan kandungan gizi belum beragam. Data Dinkes Provinsi Papua menunjukkan prevalensi kasus gizi buruk paling banyak terjadi di Kabupaten Asmat sebesar 16 persen dan terkecil sebesar 2 persen di Kabupaten Merauke. Sedangkan di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, prevalensi kasus gizi buruk mencapai 3,8 persen.

 

Menurut Marthen, kondisi gizi buruk harus segera ditangani dengan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan, PMT pengembangan dan penyediaan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Oleh sebab itu lanjutnya, perlu juga diupayakan sosialisasi mengenai perilaku sadar gizi dan pelatihan keterampilan pengolahan makanan lokal menjadi penambah gizi keluarga serta revitalisasi posyandu.

 

Sejauh ini, Dinkes Papua tengah berupaya menjalankan program berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak seperi program kewaspadaan gizi (bebas rawan gizi), pelayanan berita gizi buruk, ASI eksklusif, penanggulangan keluarga miskin (gaki) untuk daerah endemik, pengadaan garam beryodium serta pemantauan pertumbuhan anak.

 

Di lain pihak, sejumlah faktor turut mempengaruhi perkembangan kasus gizi buruk di Papua. Hal tersebut di antaranya adalah kondisi geografi Papua yang masih sulit dijangkau menyebabkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan menjadi terbatas.

 

Selain itu, minimnya petugas kesehatan dan fasilitas medik yang memadai, terutama di daerah pedalaman Papua menjadikan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Sementara itu, pengetahuan akan pentingnya hidup sehat dan buruknya kondisi lingkungan tempat hidup juga berkontribusi pada perkembangan gizi buruk di Papua.

Reade more >>

Gizi Buruk : 18,9 Persen Balita Papua Alami Malnutrisi Read more: Gizi Buruk : 18,9 Persen Balita Papua Alami Malnutrisi

Menurut hasil penelitian Ir. Stefanus Pieter Manongga, M.S., anak balita Papua yang tinggal di zona pesisir daratan mempunyai status gizi yang lebih baik dari mereka yang tinggal di zona dataran menengah dan zona pegunungan.

Prevalensi anak balita Papua yang mengalami malnutrisi mencapai 18,9% dan anak sangat pendek 33,8%.

“Anak balita yang gizi kurang lebih banyak di dataran menengah dan anak sangat pendek di zona dataran menengah dan pegunungan,”kata Pieter dalam ujian terbuka promosi doktor dirinya di Fakultas Kedokteran (FK) UGM, Kamis (15/12).

Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak papua, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, pola asuh ibu, riwayat sakit dan malnutrisi. Namun persoalan dari malnutrisi, anak Papua mengalami suspek keterlambatan perkembangan mencapai 77,7% yang menyebar luas di semua tipe zona ekosistem.

“Umumnya anak Papua mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, adaptif motorik halus, personal sosial, dan motorik kasar,” katanya.

Dia menambahkan, suspek keterlambatan perkembangan bahasa, terbanyak di zona pegunungan dan zona pesisir daratan, keterlambatan perkembangan motorik halus terbanyak di zona pegunungan dan dan zona pesisir dan daratan.

Pengaruh malnutrisi menyebabkan anak pendek relatif kecil namun berpengaruh signifikasn pada kejadian keterlambatan perkembangan anak, khususnya keterlambatan perkembangan motorik halus dan bahasa.

“Hasil ini mengindikasikan terjadinya gagal tumbuh atau anak pendek yang mengakibatkan gangguan dalam perkembangan,” katanya.

Untuk mengoptimalkan perkembangan dan kualitas hidup anak Papua, Pieter mengusulkan beberapa langkah yang bisa ditempuh,diantaranya

• Meningkatkan ketahanan pangan dan penguatan pola asuh dan melalui transformasi sistem reproduksi pertanian dan pertanian kampung bagi peningkatan status gizi dan kesehatan anak.
• Mengintensifkan kegiatan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan lingkungan dan penyediaan air bersih. “Upaya ini untuk melestarikan pengaruh lingkungan sosial,” tandasnya.
• Membangun pos pelayanan tumbuh kembang anak berbasis masyarakat dan optimalisasi potensi keterdidikan anak dan memberdayakan lingkungan ekosistem masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan bagi peningkatan kualitas hidup anak.

Read more: Gizi Buruk : 18,9 Persen Balita Papua Alami Malnutrisi

Reade more >>

Imunisasi dan Gizi, Pagar Selamatkan Generasi Papua

Ancaman kepunahan bagi generasi Papua di saat ini bukan saja karena penyakit AIDS. Tetapi juga pemberian imunisasi di Posyandu dan juga gizi yang baik dari tiap keluarga. Karena tidak disadari ancaman besar bagi generasi Papua sejak di dalam kandungan ibu dan batas usia 5 tahun telah ditentukan dengan keaktifan orang tua untuk membawa anak-anak secara rutin tiap bulan untuk mendapatkan imunisasi di Posyandu atau Puskesmas.
Demikian dikemukakan pemerhati kesehatan masyarakat wilayah Pegunungan Tengah, Robby Kayame, SKM, M.Kes.
Dikatakannya, ada penyakit bagi anak di bawah umur 5 tahun yang bisa dicegah dengan adanya kegiatan imunisasi (PD3I).  Misalnya campak, polio, tetanus, TBC dan diptery. Sehingga di sini membutuhkan peran orang tua /masyarakat untuk membawa anak-anaknya ke Posyandu/Puskesmas untuk mendapatkan imunisasi hingga tuntas.
Kematian orang Papua itu pergenerasi dan generasi yang pertama adalah generasi di bawah umur 5 tahun yang disebabkan oleh kurangnya imunisasi dan gizi.  Sementara generasi Papua yang berikutnya adalah generasi usia antara 18 hingga 45 tahun yang kematiannya karena seks bebas dan mengidap penyakit AIDS.
“Sehingga bisa saja dikatakan generasi dan bangunan serta perumahan Jepang hancur porak-poranda dan hilang karena goyangan gempa selama 5 menit bersama tsunami. Sementara generasi Papua bisa musnah antara 15 hingga 25 tahun mendatang karena kurang imunisasi serta gizi yang baik dan penyakit AIDS,” kata Robby Kayame, SKM, M.KeS kepada Papuapos Nabire, Minggu (19/3) di kediamannya.
Dikatakan, generasi Papua yang pintar dan cerdas di masa-masa mendatang, kini saatnya untuk mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah dan orang tua masing-masing.  Bukannya pemerintah lebih memihak dan memberikan porsi terbesar terhadap kegiatan pembangunan fisik saja.
Tetapi kini harus ada kebijakan soal dana untuk kesehatan masyarakat.  Sehingga pemerintah perlu membuat pagar untuk pencegahan dan peningkatan gizi kesehatan masyarakat, ketimbang alokasi dana untuk masyarakat berobat dan pembangunan fisik.
Hal lain yang mestinya dilakukan oleh istansi teknis berupa kegiatan sosialisasi apa pentingnya imunisasi dan gizi secara langsung bagi masyarakat.  Dengan menghidupkan Puskesmas dan Pustu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut di masyarakat, tidak secara langsung membuat para petugas bisa betah dan tinggal bersama masyarakat di kampung-kampung untuk melaksanakan tugasnya sebagai ujung tombak pelayanan dasar kesehatan.
Sebab rata-rata tingkat pemahaman orang Papua terhadap pentingnya kesehatan itu masih sangat rendah. Kita bisa lihat saja nantinya jika ada orang atau pasien yang sudah parah sakitnya, barulah diantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain adanya pemahaman masyarakat Papua akan pentingnya kesehatan dan tidak mendapatkan pelayanan imunisasi dan gizi yang baik, yang pada akhirnya membuat kepunahan terhadap orang Papua, banyak orang Papua usia produkstif yang tidak bisa menurunkan keturunan (mandul) yang akhirnya tidak memberikan generasi lagi bagi tanah ini.
Untuk itu Robby meminta pemerintah membuat program pelestarian agar orang Papua bisa berkembang biak di tanah ini.  Dan program tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat. ”Persoalan makanan, minuman atau gizi dan imunisasi dan reproduksi perlu ditangani secara serius agar kelak ada generasi yang mewarisi tanah ini,” tambahnya.
Dan yang lebih penting lagi semua kegiatan yang menyangkut kesehatan masyarakat jangan hanya dibuat di belakang meja.  Tetapi harus dibuktikan langsung dengan hasil survey dan penelitian, sehingga programnya dapat menyentuh masyarakat.

Reade more >>

Kasus Gizi Buruk Di Palembang Begitu Mendunia Sehingga ADB Mendonasi Bantuan Untuk Peningkatan Gizi 500 Balita Penderita Gizi Buruk

Pemerintah Kota Palembang mendapatkan dana hibah sebesar 70 juta dollar AS atau sekitar Rp 630 miliar untuk menuntaskan kasus gizi buruk pada balita dan anak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan hingga 2008, lebih dari 500 balita dan anak penderita gizi buruk masih belum tertangani.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Zoel Noerdin, di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (9/10), gizi buruk sampai sekarang masih menjadi persoalan utama kesehatan masyarakat yang belum bisa dituntaskan, baik di tingkat Kota Palembang maupun tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
Dia menjelaskan, belum tuntasnya kasus gizi buruk tersebut, antara lain disebabkan persoalan kemiskinan yang berimplikasi pada ketidaktahuan orang tua tentang asupan gizi, terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, dan ketersediaan pangan di tingkat RT.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dipercaya menyusun program peningkatan kesehatan masyarakat, terutama untuk anak balita, anak-anak, dan ibu hamil. Kemudian, Pemkot memperoleh dana hibah untuk proyek perbaikan gizi ini dari Asean Development Bank (ADB) dan pemerintah pusat.
Jumlah dananya mencapai 70 juta dollar AS atau sekitar Rp 630 miliar. Secara keseluruhan, proyek ini sasarannya 1,48 juta anak dan anak balita, serta 500.000 ibu hamil.
Kegiatan ini akan diberikan kepada 1.800 desa dan kelurahan, dengan jumlah bantuan sekitar Rp 140 juta selama tiga tahun.
Kepada pelaksana, penerima, dan pengelola dana proyek ini, Zoel Noerdin mengingatkan agar tidak diselewengkan ke dalam kegiatan di luar koridor yang sudah ditentukan.
Dia menjelaskan sejumlah kegiatan yang tidak boleh didanai dengan dana proyek ini, antara lain membangun gedung baru pos pelayanan terpadu (posyandu), memberikan upah tenaga-gaji bagi petugas kesehatan, membeli obat gizi dan MP-ASI yang telah disediakan dana APBN, dan membeli timbangan/dacin untuk posyandu.
”Jadi, dananya khusus untuk melaksanakan kegiatan peningkatan gizi saja,” katanya.
Sejumlah kegiatan yang diperbolehkan didanai dengan dana proyek itu, antara lain monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak; penyuluhan dan pendidikan kader gizi agar terlatih; kegiatan kelas bagi ibu tentang pola asuh anak, menyusui, dan demonstrasi masak; penyediaan air bersih skala kecil dan sanitasi di sekolah dasar; serta pelatihan warung sekolah dan penjaja makanan tentang gizi.
Pengamat kesehatan ibu dan anak Ida Maharani mengatakan, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik asalkan ada komitmen antara pemerintah dan pelaksana di lapangan. Komitmen ini harus dalam bentuk prioritas manfaat bagi sasaran proyek, yang meliputi ibu hamil, bayi, dan anak.
Dia menyarankan agar dana itu juga dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan peran posyandu. Selama ini, posyandu terbukti bisa bertahan, bahkan bisa menjangkau hingga ke masyarakat tingkat RT.
Posyandu awalnya adalah sebuah organisasi pelayanan pencegahan penyakit dan keluarga berencana bagi kalangan istri berusia subur dan anak balita.
Posyandu diharapkan lahir dan dikembangkan atas kesadaran dan upaya masyarakat sendiri, atau partisipasi sosial dari setiap komunitas di desa dan kelurahan. Kegiatan posyandu dilakukan oleh anggota PKK tingkat desa dan kelurahan di bawah koordinasi istri lurah.

Reade more >>

Masih Ada Gizi Buruk di Jambi

Jakarta, 17/5 (Sigap) - Kasus gizi buruk kembali mencuat di Jambi, komisi IV DPRD Provinsi Jambi menggelar dengar pendapat dengan dinas kesehatan (Dinkes),pada hari Jumat (14/5) kemarin.  Komisi IV DPRD Provinsi Jambi yang diketuai oleh Aswan jauhari, berharap agar kasus gizi buruk seperti ini tidak terulang kembali. Dalam kesempatan ini, sekretaris komisi IV Provinsi Jambi,  Iskandar, berharap Dinas kesehatan Jambi yang dinilai memiliki kewenangan penuh dalam menangani dan memantau penderita gizi buruk secara optimal.
Sehubungan dengan hal tersebut, kepala dinas kesehatan provinsi Jambi, akan menerapkan dua langkah strategis yakni pencegahan dan penindakan. Pada langkah pencegahan dinkes akan turun survei ke masyarakat dalam bentuk pemantauan lapangan secara langsung.Untuk hal demikian dikemukakan oleh kepala dinkes, bahwa anggaran yang dimiliki sangatlah kecil, yakni 1 Miliar rupiah. Sementara  anggaran yang dibutuhkan minimal mencapai Rp 4 miliar. Mengingat kasus tersebut, kepala dinkes Jambi memohon kiranya agar jumlah anggaran ditingkatkan.
Ketua DPRD provinsi Jambi (14/5), Effendi Hatta ketika dikonfirmasi melalui telpon menjelaskan, "hingga saat ini memang Jambi kekurangan anggaran dan APBD Jambi saat ini pun sangat terbatas." Karenanya, ketua DPRD Jambi berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian terkait peningkatan anggaran dinas kesehatan, sehingga problem gizi buruk dan peningkatan akan status rumah sakit di Jambi untuk kedepannya dapat teratasi.

Reade more >>